Redefinisi Fiqih; Catatan Pribadi tentang Warna Fiqih kita
Seperti tak pernah selesai, ide untuk menggagas fiqih baru seolah menjadi semangat beragama para pemikir muslim saat ini. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai konsepsi menyangkut ruang lingkup pembahasan fiqih selalu menjadi wacana yang terus-menerus dipenuhi oleh aksi perdebatan dan lintas pemikiran yang cukup alot. Semua ini terkesan ingin menunjukkan bahwa fiqih memerlukan sebuah inovasi baru, metodologi baru dan wajah yang baru pula. Term fiqih yang selama ini hanya bersifat partisan, tidak elektik, dan terkesan kaku sudah saatnya diganti dengan format yang lebih modern, prosperous, adil dan aman dalam kehidupan yang plural di tengah-tengah era globalisasi. Bukan karena memiliki penyakit latah, tapi hemat penulis, saat ini fiqih memang memerlukan usaha pembaruan dari para pewarisnya. Kita tidak ingin menjadikan karya fiqih ulama terdahulu sebagai “doktrin” dan bahkan juga “dogma” agama.
Namun begitu, kita harus tetap mengakui karya mereka sebagai karya yang luar biasa pada zamannya, sehingga wajar jika saat ini kita memberikan apresiasi atas jerih payah mereka. Hanya mungkin, kondisi semacam ini jangan lantas melahirkan kebekuan pada sikap beragama kita. Penulis sering bertanya, kenapa dewasa ini fiqih sering mengalami stagnasi dalam aplikasinya? Menurut penulis, penyebab utamanya adalah pemahaman mengenai fiqih yang membelenggu diri. Faktor seperti ini akan menyulitkan munculnya terobosan untuk mampu menyentuh penyelesaian permasalahan yang aktual dan muncul ke permukaan. Hal inilah yang menuntut perlunya melakukan redefinisi berfiqih. Redefinisi itu perlu bukan saja bagi mereka yang menjadi pengamal fiqih klasik, namun juga bagi mereka yang mengritik praktik fiqih klasik.Adalah seorang Jamal al-Banna, adik kandung pemimpin Ikhwan al-Muslimun, Hasan al-Banna, mencoba menawarkan konsep tentang fiqih yang lebih egalitarianistik. Beberapa gagasan dan pemikirannya ia kemas menjadi sebuah buku kontroversial yang diberi judul “Nahwa Fiqh Jadid”. Dalam pengantarnya, ia mengatakan, “bahwa fiqh dengan format yang sama sekali baru merupakan sebuah keniscayaan. Ini tidak cukup hanya dengan insiatif ijtihad saja, tanpa sekaligus menggagas metodologinya dengan paradigma baru, apalagi sampai berhenti hanya pada tataran tajdid al-fiqh atau tathwir saja”.
Jika melihat pembacaannya, terkesan seperti ada ketidakpuasan pribadi atas fiqih klasik yang lebih bersifat partikular dan kaku. Karena itu, nampaknya, gagasan Jamal untuk menggulirkan fiqih baru lebih didasari pembacaannya atas fenomena sosial yang sedang terjadi dewasa ini. Tentunya, hal ini tak lepas dari arus modernisasi di mana sikap masyarakat Islam sendiri dalam menghadapi hal ini terkesan ragu-ragu. Di tengah kondisi dunia yang serba mewah; sosial, ekonomi, politik maupun budaya, masyarakat Islam justru semakin tepuruk pada jurang kebekuan. Pada situasi seperti inilah, Jamal melihat, masyarakat Islam perlu menentukan sikapnya dalam menghadapi arus modernisasi; antara menerima hal itu dengan terbuka tanpa harus menghilangkan identitas kemuslimannya, atau justru menolak mentah-mentah dan tetap memegang warisan nenek moyang sekalipun harus jatuh ke dalam lembah kejumudan.-
Sekali lagi, kita harus tetap memberikan apresiasi atas karya-karya
fiqih ulama terdahulu, karena itu merupakan bagian dari khazanah Islam.
Akan tetapi, bukan berarti kita sama sekali tidak memiliki otoritas
untuk mengotak-atik kumpulan karya mereka, apalagi seiring dengan
berputarnya waktu, situasi dan kondisi sebagai konsekuensi logis
perkembangan dunia lima abad terakhir ini, menuntut kita untuk sama-sama
menentukan pilihan; tetap mempertahankan wajah fiqih klasik yang
semakin tidak dinamis, atau mencoba melakukan upaya persenyewaan dengan
realitas kehidupan yang semakin menantang dan menggelembung (?)
Dalam satu hal, penulis sependapat dengan pendapat Jamal, ketika ia mengatakan, bahwa tuntutan untuk menggagas fiqih baru bukan merupakan hal yang luar biasa. Justru sebaliknya, adalah luar biasa ketika kita tetap bersikukuh berpijak pada fiqih klasik yang seolah-olah dianggap sebagai karya maha langit, suci, tanpa cacat dan seterusnya. Namun pada sisi lain, ketika fiqih itu sendiri terlalu dimodifikasi, diotak-atik tanpa batas, sehingga warna yang muncul terkesan serampangan, maka saya kurang sependapat. Sebut saja, fiqih lintas agama yang sekarang sering didengung-dengungkan oleh kelompok Islam Liberal. Karena itu, hemat penulis, sekalipun saat ini dibutuhkan metodologi hukum yang benar-benar bisa mempertemukan fiqih dengan realitas yang ada, tetapi pada prakteknya jangan sampai asal hantam. Kita memang niscaya untuk melakukan pembaruan terhadap ruang lingkup fiqih, tetapi harus tetap memperhatikan bagian mana saja yang memerlukan pembaruan (mutaghayyirât), karena tidak seluruh persoalan fiqih perlu ditata ulang, masih ada bahkan banyak ruang fiqih yang masih bisa menyentuh realitas kekinian (tsawâbit).
Terakhir, alangkah indahnya jika kita berani mengkaji pemikiran ulama terdahulu atau hasil keputusan hukum Islam yang dikeluarkan organisasi keagamaan tidak lagi secara doktriner dan dogmatis. Lebih dari itu, kita menjadikan critical study sebagai sejarah pemikiran (intellectual history atau history of ideas). Artinya, kita mengkaji setting sejarah pemikiran ulama dahulu dan sekaligus latar belakang mengapa ulama tersebut bisa berpendapat seperti itu. Jika ini bisa kita lakukan, maka budaya klaim-mengklaim, ancam-mengancam, gugat-menggugat yang selama ini melingkari sikap beragama kita akan bisa terkikis sedikit demi sedikit. Semoga (!)
